
SOFIFI,LM.com- Aktivitas pertambangan emas di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut), diduga terus beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi, baik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kondisi tersebut saat ini terus menjadi sorotan publik.
Pasalnya, dugaan pertambangan emas ilegal tersebut menyusul diduga kuat adanya keterlibatan oknum aparat dalam “membekingi” aktivitas pertambangan ilegal yang terus beroperasi tanpa henti. Tak hanya itu, Kades Kaputusang, Milka Dadana, pun diduga kuat keterlibatannya dalam permainan pertambangan emas ilegal.
Devisi Advokasi dan Investigasi Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP-Tipikor) Maluku Utara (Malut), Sudarmono Tamher menegaskan bahwa pertambangan emas di Desa Kaputusang, Kecamatan Bacan Barat, harus beroperasi berdasarkan atas aturan maupun perundang-undangan yang berlaku, bukan beroperasi tanpa dokumen izin maupun perlindungan atau bekingi.
Menurutnya, keterlibatan bagi oknum aparat maupun Kades Kaputusang yang diduga kuat melindungi aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang No 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang tidak bisa dibiarkan.
“Kan sudah jelas, acuan Undang-Undang Minerba dan Batubara menegaskan bahwa berbagai aktivitas pertambangan tidak bisa dilakukan secara ilegal, apalagi diduga aktivitas ilegal tersebut dilindungi oleh berbagai oknum aparat maupun para Kades, sebab tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan tumbuh subur,” ujar Emon kepada wartawan newsliputanmalut.com, Selasa (10/11/2026).
Sehingga itu, LPP-Tipikor melalui Devisi dan Investigasi meminta dan mendesak secara tegas kepada Kapolda Maluku Utara, Irjenm Pol. Arif Budiman, melalui Direskrimsus Polda Malut, agar segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk melakukan penindakan dan penyelidikan terhadap dugaan berbagai pihak maupun oknum aparat serta Kades Kaputusang yang diduga ikut terlibat dalam perlindungan atau membekingi aktivitas pertambangan emas ilegal di Desa Kaputusang tersebut.
“Iya, desakan ini berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Minerba dan Batubara,” tegas Emon dengan nada yang tidak main-main.
Sungai Tercemar
Terpisah, warga Desa Kaputusang menyampaikan bahwa aktivitas tambang emas ilegal tersebut mencemari sungai dan merusak lingkungan yang dirasakan warga selama bertahun tanpa batas waktu. “Pertambangan emas di Desa Kaputusang ini sudah cukup lama dan berbagai dampak lingkungan mulai kami rasakan, dari sungai yang tercemar hingga keruhnya air sungai,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Seratus Mesin Dompeng Beroperasi
Di lokasi tambang, jumlah mesin yang beroperasi untuk meraup keuntungan secara ilegal diperkirakan mencapai sekitar 100 unit dengan aktivitas yang cukup masif. Warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan itu mengaku dilema. Di satu sisi, walaupun tambang menjadi sumber penghidupan, di sisi yang lain, menjadi mala petaka kerusakan lingkungan yang cukup parah.
“Kalau dibilang mencari penghidupan, warga di sini itu petani dan nelayan. Tambang ini kan hanya untuk sementara saja, tidak sampai ke anak cucu. Kalau sungai rusak, kami mau makan apa ke depan,” tegas warga yang tidak mau dirinya dipublikasikan.
Tidak Punya Izin, DLH Diminta Turun
Dari penelusuran tim, aktivitas tambang emas di desa tersebut diduga tidak memiliki izin sama sekali, baik IPR maupun WPR.
Pihak DLH Provinsi Maluku Utara yang dikonfirmasi langsung wartawan newsliputanmalut.com menyampaikan bahwa kewenangan pengawasan berbeda tergantung jenis izinnya. Untuk IPR, kewenangannya ada di provinsi, sedangkan untuk WPR mineral logam seperti emas, penerbitan izin lingkungannya berada di pusat.
Karena itu, DLH meminta warga atau media membuat pengaduan resmi secara tertulis agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur, termasuk koordinasi dengan DLH Kabupaten Halmahera Selatan dan APH. “Kami sarankan dibuat pengaduan resmi, sampaikan kronologisnya lengkap dengan bukti foto dan video. Nanti kami akan verifikasi dan koordinasikan,” kata pejabat DLH Provinsi pada saat dikonfirmasi.
Harapan WPR dan IPR Baru
Di sisi lain, DLH juga menyebut, saat ini pemerintah sedang mengusulkan beberapa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) baru di Halmahera Selatan, di antaranya Desa Menatahan, Kusubibi, dan Anggai.
WPR tersebut diusulkan dari daerah ke pusat untuk ditetapkan, baru setelah itu IPR bisa diterbitkan oleh provinsi. Namun hingga kini, WPR baru tersebut belum keluar, sementara aktivitas tambang ilegal sudah berjalan masif.
“Harapannya tahun ini WPR bisa keluar, supaya masyarakat bisa menambang secara legal dengan format IPR, bukan lagi ilegal,” tegas pejabat DLH. (opn)