HALTENG,LM.com- Kondisi Kali Kobe di kawasan Lukulamo, Lelileif, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, menjadi sorotan serius. Sungai yang selama ini menjadi bagian penting kehidupan masyarakat kini terlihat mengalami perubahan warna menjadi cokelat kemerahan dan dipenuhi material lumpur serta sedimentasi.
Berdasarkan dokumentasi lapangan newsliputanmalut.com (8/11/2026), kondisi Kali Kobe memperlihatkan tingkat kekeruhan dan sedimentasi yang mengkhawatirkan setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Perubahan kondisi sungai ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan lingkungan di kawasan industri pertambangan nikel Halmahera Tengah.
TAMBANG NIKEL MENGHASILKAN KEUNTUNGAN, SIAPA YANG MENANGGUNG KERUSAKAN SUNGAI?
Aktivitas pertambangan dan pengembangan kawasan industri yang melibatkan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), PT Weda Bay Nickel (WBN), serta PT Harum Sukses Mining (HSM) perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan instansi pengawas lingkungan.
Dugaan kontribusi limpasan material tanah dan sedimentasi dari aktivitas pembukaan maupun pengelolaan lahan pertambangan harus diperiksa secara ilmiah dan transparan.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika kawasan industri berkembang, sementara sungai yang menjadi sumber kehidupan justru menghadapi ancaman pencemaran dan pendangkalan.
MASYARAKAT TERANCAM KEHILANGAN SUMBER AIR
Persoalan ini bukan sekadar perubahan warna air sungai. Masyarakat setempat dilaporkan semakin kesulitan memanfaatkan air Kali Kobe untuk kebutuhan sehari-hari.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, dampaknya dapat meluas terhadap kebutuhan rumah tangga, ekosistem sungai, pertanian, hingga keberlangsungan kehidupan masyarakat di sepanjang aliran sungai.
Air sungai bukan limbah industri. Sungai bukan tempat menampung konsekuensi buruk dari pembangunan yang tidak terkendali.
PT. IWIP, PT WBN DAN PT HSM DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB:
1. Kementerian Lingkungan Hidup segera melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi Kali Kobe.
2. DLH Provinsi Maluku Utara dan DLH Kabupaten Halmahera Tengah mengambil sampel air dan sedimen untuk diuji di laboratorium terakreditasi.
3. Dilakukan audit lingkungan terhadap aktivitas pertambangan, pembukaan lahan, sistem drainase, kolam pengendapan, dan pengelolaan air limpasan.
4. PT IWIP, PT WBN dan PT HSM diminta memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan kontribusi aktivitas operasional terhadap sedimentasi Kali Kobe.
5. Pemerintah memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan perlindungan lingkungan.
6. Apabila ditemukan pelanggaran, aparat berwenang harus menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
JANGAN BIARKAN SUNGAI KOBE MENJADI KORBAN HILIRISASI NIKEL!
Pembangunan industri tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kekayaan nikel Halmahera Tengah seharusnya membawa kesejahteraan, bukan meninggalkan persoalan lingkungan yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Kini publik menunggu jawaban: siapa yang bertanggung jawab atas kondisi Kali Kobe, dan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk memulihkan sungai tersebut. (Ikhy)