TERNATE,LM.com- Lembaga pengawasan Independen Maluku Utara (LPI-Malut) angkat bicara terkait dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menganggarkan Rp19, 5 Miliar melekat Sekertariat Sekda Halmehera Tengah, Bahri Sudirman.
Koordinator LPI Malut, Rajak Idrus kepada Redaksi newsliputanmalut.com, Senin (02/11/2026) mengatakan, anggran Rp19,5 Miliar yang di kemas dalam bentuk makan minum (mami) tergolong saggat tinggi dan tidak wajar. “Anggran Daerah itu peruntukan nya harus jelas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini hanya makan minum saja kok, kenapa sebesar itu,”tegas Rajak Idrus
Lanjut Rajak, pihaknya terus mengikuti dan mengawasi terkait anggran ini karena sangat besar maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memantau penggunaan anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).
“Besarnya anggaran tersebut patut dipertanyakan. ketika masyarakat masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar yang merata baik air bersih, pendidikan dan kesehatan yang memadai. Kenapa pemerintah Halteng begitu nekat dan berani menggelontorkan anggaran sebesar itu hanya untuk makan minum,”tambah Rajak
Masih menurut LPI, anggaran daerah semestinya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Bukan justru mengalokasikan belanja untuk kebutuhan makan dan minum di lingkungan birokrasi. “Bagaimana mungkin hanya satu pos anggran yang melekat di Sekda saja sampai Rp19,5 Miliar, ini sangat ironi,”cecar Rajak
Rajak meminta, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah harus menjelaskan kepada publik tentang dasar kebutuhan, peruntukan, anggaran makan minum ini. Sebab anggran 19,5 Miliar. Jika hitung selama 1 tahun anggran. berdasarkan Kalender maka totanya 365 hari. Maka anggaran itu setara dengan Rp53 juta sekian per hari maka ini sangat tidak logis.
“Jadi, kami meminta KPK harus menelusuri anggaran tersebut, termasuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi belanja APBD Halmahera tengah,”cetusnya
Menurut Rakaj, KPK harus menurunkan tim ke Halmahera Tengah (Halteng) untuk melalukan pemeriksaan dokumen anggaran, bukti transaksi, kontrak penyedia, laporan pertanggungjawaban, serta kesesuaian harga dengan ketentuan yang berlaku. Sebab, kepastian mengenai dugaan penyimpangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak berwenang dalam hal ini KPK. “Jangan sampai daerah kaya SDA, tapi APBD-nya bocor hanya untuk urusan perut. Ini yang harus diluruskan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terkait dasar penetapan anggaran mami Rp19,5 miliar, rincian peruntukan, maupun realisasi penggunaannya. (Red)