HALTENG,LM.com- Sejumlah pelaku usaha kos-kosan lokal di Desa Lelileif dan kawasan lingkar tambang PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, mengeluhkan penurunan pendapatan di tengah pembangunan fasilitas mes atau hunian karyawan di dalam kawasan industri nikel tersebut.
Bagi sebagian warga lokal, usaha kos-kosan selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan penting. Mereka mengeluarkan modal besar untuk membangun kamar sewa, bahkan sebagian mengandalkan pinjaman atau kredit dengan harapan tingginya aktivitas industri dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Namun, keberadaan fasilitas hunian karyawan yang disebut menerapkan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji dengan kisaran Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan kini menjadi perhatian para pemilik kos lokal.
Mereka khawatir kebijakan penyediaan hunian internal perusahan akan menggeser permintaan pasar dan membuat usaha yang telah dibangun dengan modal besar semakin sulit bertahan.
Pemilik Kos Mengaku Pendapatan Menurun
Salah seorang warga pemilik usaha kos-kosan di kawasan lingkar tambang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan usaha yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga.
Menurutnya, pembangunan kos-kosan membutuhkan biaya besar, mulai dari pembelian material, pengerjaan bangunan, hingga kewajiban membayar cicilan kredit. Ketika tingkat hunian menurun, beban tersebut tetap harus ditanggung pemilik usaha.
“Pendapatan kami menurun. Kami membangun kos-kosan dengan modal besar, sebagian menggunakan kredit. Sekarang kami khawatir tidak mampu membayar cicilan karena karyawan mulai memilih tinggal di mes perusahaan,” keluhnya.
Ia menilai pelaku usaha lokal menghadapi persaingan yang semakin berat apabila fasilitas hunian perusahaan menawarkan harga lebih terjangkau sekaligus kemudahan pembayaran melalui pemotongan gaji.
“Kalau semua kebutuhan karyawan disediakan perusahaan di dalam kawasan industri, lalu bagaimana dengan usaha masyarakat di luar? Kami berharap pemerintah melihat kondisi ini dan mencari solusi agar usaha warga tidak mati,” ujarnya
Identitas narasumber tidak dicantumkan dalam pemberitaan ini karena belum tersedia keterangan mengenai kesediaan narasumber untuk disebutkan namanya.
UMKM Lokal Khawatir Tersisih dari Ekosistem Industri
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan bisnis penyewaan kamar, tetapi juga menyangkut bagaimana manfaat ekonomi kawasan industri dapat dirasakan masyarakat di sekitarnya.
Bagi warga Lelileif dan desa-desa lingkar tambang lainnya, usaha kos-kosan tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan tempat tinggal para pekerja industri. Sebagian warga berinvestasi dengan harapan dapat memperoleh pendapatan berkelanjutan dari aktivitas pertambangan dan hilirisasi nikel.
Ketika perusahan menyediakan akomodasi sendiri dalam jumlah besar, para pemilik kos khawatir tingkat keterisian kamar turun dan persaingan harga semakin sulit dihadapi.
Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, dampaknya berpotensi menjalar pada pembayaran cicilan usaha, pendapatan keluarga, serta aktivitas ekonomi lain yang bergantung pada keberadaan pekerja, seperti warung makan, laundry, transportasi lokal, dan perdagangan kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, besaran penurunan pendapatan, jumlah kamar yang kosong, kapasitas mes perusahaan, serta jumlah usaha lokal yang terdampak masih perlu didata secara menyeluruh.
Regulasi Apa yang Bisa Digunakan?
Keluhan warga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan perusahaan dalam menyediakan fasilitas hunian bagi karyawannya dan bagaimana pemerintah dapat memastikan kesempatan ekonomi masyarakat lokal tetap terlindungi.
Pada prinsipnya, perusahaan memiliki ruang untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi pekerja. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh disertai praktik usaha yang melanggar hukum persaingan.
Sejumlah kerangka regulasi yang relevan untuk ditelaah pemerintah antara lain :
1. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketentuan ini dapat menjadi dasar penilaian apabila terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, pembangunan mes oleh perusahaan atau tarif hunian yang lebih murah tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Diperlukan bukti mengenai perilaku usaha, posisi pasar, serta dampaknya terhadap persaingan.
2. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana diubah melalui ketentuan perundang-undangan terkait.
Kerangka kebijakan UMKM relevan untuk mendorong pemberdayaan usaha masyarakat, akses kemitraan, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal. Pemerintah dapat mengevaluasi program pemberdayaan yang dijalankan perusahaan dan pemerintah daerah berdasarkan aturan yang berlaku.
3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
Ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, termasuk Pasal 74 bagi perseroan yang memenuhi kriteria di dalamnya, dapat menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat. Namun, ketentuan tersebut tidak otomatis mewajibkan perusahaan menyewa kamar milik warga.
4. Ketentuan ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja.
Fasilitas hunian pekerja perlu dinilai berdasarkan aturan yang relevan mengenai kondisi tempat tinggal, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Persyaratan khusus bergantung pada bentuk fasilitas serta ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan utama yang perlu diuji bukan sekadar apakah perusahaan boleh membangun mes, melainkan apakah terdapat pelanggaran hukum, bagaimana dampak ekonominya terhadap warga, serta apakah tersedia mekanisme kemitraan yang adil dan berkelanjutan.
Pemerintah Pusat Diminta Turun Tangan
Warga berharap pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan dialog terbuka dengan manajemen PT IWIP serta perwakilan pelaku usaha lokal.
Mereka meminta agar pemerintah memfasilitasi pendataan usaha kos-kosan yang terdampak, mengkaji perubahan tingkat hunian, dan mempertemukan perusahaan dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar.
Salah satu opsi yang dapat dibahas ialah kemitraan akomodasi, apabila sesuai kebutuhan operasional perusahaan dan memenuhi standar kelayakan. Perusahaan juga dapat diajak mengevaluasi peluang pengadaan barang dan jasa lokal agar manfaat ekonomi industri tidak hanya berputar di dalam kawasan.
Warga tidak harus menuntut perusahaan menghentikan penyediaan hunian bagi pekerja. Yang mereka harapkan adalah kebijakan yang tetap memperhatikan keberlanjutan investasi masyarakat yang telah tumbuh di sekitar kawasan industri.
Pemerintah juga diharapkan membuka ruang pengaduan yang jelas agar pelaku usaha kecil dapat menyampaikan bukti kerugian dan memperoleh penilaian yang objektif.
Menjaga Investasi, Melindungi Ekonomi Masyarakat
Perkembangan industri nikel di Halmahera Tengah membawa aktivitas ekonomi berskala besar. Namun, pertumbuhan industri juga perlu diiringi perhatian terhadap kemampuan masyarakat lokal untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi yang terbentuk.
Keluhan pemilik kos-kosan di Lelileif menjadi pengingat bahwa investasi warga membutuhkan kepastian usaha, akses pasar, dan kebijakan pemberdayaan yang nyata.
Kini, warga berharap pemerintah dan manajemen perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan hunian karyawan serta membuka dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan pekerja maupun mematikan usaha masyarakat. (Ikhy)