HALTENG,LM.com- Pemuda Peduli Sumber Daya Alam (PPSDA) Maluku Utara menyoroti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Halmahera Sukses Mineral (HSM) di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Melalui Koordinator PPSDA Maluku Utara, Rara Hairun, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), mengevaluasi kepatuhan perusahaan sebelum mengambil keputusan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel.
Rara menyampaikan bahwa pihaknya prihatin terhadap sejumlah persoalan yang menurut PPSDA masih membutuhkan penjelasan dan penyelesaian, terutama menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan, pengelolaan lingkungan, konflik agraria, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
PPSDA Soroti Sejumlah Persoalan
Dalam pernyataannya, PPSDA mengidentifikasi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan tersebut meliputi dugaan penggunaan kawasan hutan tanpa perizinan yang dipersyaratkan, kekhawatiran terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, konflik agraria dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi, serta tuntutan penyelesaian persoalan hukum yang disebut belum tuntas.
PPSDA juga menyoroti aspek keterbukaan informasi perusahaan dan komunikasi dengan masyarakat terdampak.
Menurut Rara, persoalan-persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif oleh instansi berwenang agar status kepatuhan perusahaan dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.
Desak Evaluasi dan Penahanan Sementara RKAB
Atas dasar persoalan yang disorot tersebut, PPSDA Maluku Utara mendesak Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba untuk mengevaluasi RKAB nikel PT HSM dan mempertimbangkan penahanan sementara persetujuan atau pelaksanaannya apabila ditemukan dasar hukum dan pelanggaran yang memenuhi ketentuan.
“Perusahan tidak boleh terus beroperasi jika aktivitasnya terbukti menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Kepatuhan hukum harus menjadi syarat utama, bukan sekadar formalitas izin,” demikian pernyataan Rara Hairun selaku juru bicara PPSDA Maluku Utara.
PPSDA menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan mendorong agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan, memperhatikan perlindungan lingkungan, serta menghormati hak masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Menurut PPSDA, evaluasi yang transparan dan terukur diperlukan agar pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan memenuhi kewajiban perizinan dan ketentuan lingkungan serta memberikan manfaat yang adil bagi daerah.
Minta Pemerintah Bertindak Transparan
PPSDA berharap Kementerian ESDM, instansi yang menangani urusan kehutanan dan lingkungan hidup, serta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing terhadap persoalan yang disampaikan.
Organisasi tersebut juga mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum yang berlaku, dialog dengan masyarakat terdampak, dan penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Hingga naskah ini disusun, tanggapan resmi PT Halmahera Sukses Mineral dan Kementerian ESDM belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang diterima redaksi. Redaksi membuka ruang bagi perusahaan maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna melengkapi pemberitaan secara berimbang. (Ikhy)