
HALTENG,LM.com- Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam, khususnya nikel dan industri hilirisasi, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari sektor pertambangan tidak cukup hanya tercermin dalam angka investasi dan penerimaan daerah, tetapi harus ditransformasikan menjadi kesejahteraan sosial yang dirasakan masyarakat.
Dalam satu kesempatan, Ikram menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan pelayanan publik dan perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah dirintis sejak dirinya masih menjabat sebagai Penjabat (Pj.) Bupati.
Kebijakan tersebut mencakup pendidikan gratis mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi jenjang doktoral (S3), pelayanan kesehatan gratis, pembangunan Rumah Layak Huni (RLH), serta rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial, antara lain melalui insentif bagi ibu hamil dan menyusui, janda, orang tua tunggal, lanjut usia, anak yatim, serta penyandang disabilitas.
Dukungan juga diarahkan kepada imam, pendeta, dan pengurus keagamaan lainnya. Sementara bagi keluarga yang mengalami musibah kematian, pemerintah menyediakan santunan duka sebagai bentuk kepedulian sosial.
Di sektor birokrasi, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
Dari Kekayaan Nikel Menjadi Kesejahteraan Masyarakat
Menurut penjelasan Ikram, sebagian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah ditopang oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak daerah yang berkaitan dengan aktivitas sektor pertambangan serta hilirisasi nikel.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan penerimaan daerah agar manfaat ekonomi dari kegiatan industri dapat diterjemahkan menjadi pelayanan publik, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bagi daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Halmahera Tengah, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya diukur melalui besarnya investasi, pertumbuhan industri, atau peningkatan produksi. Indikator yang tidak kalah penting adalah sejauh mana masyarakat memperoleh akses pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan ketika menghadapi situasi rentan.
Dengan demikian, penerimaan daerah dari sektor pertambangan dan hilirisasi perlu dikelola secara terencana, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Insentif Bukan Memanjakan, tetapi Hak Sosial”
Pesan utama yang disampaikan Ikram terletak pada cara memandang kebijakan insentif bagi masyarakat.
Menurutnya, insentif sosial bukanlah bentuk pemanjaan terhadap masyarakat, melainkan bagian dari upaya mengembalikan manfaat kekayaan daerah kepada warga yang berhak menerima perlindungan dan dukungan pemerintah.
Perspektif ini menempatkan kebijakan sosial bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperluas kesejahteraan dan mengurangi kerentanan ekonomi.
Ibu hamil dan menyusui membutuhkan dukungan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Lansia, anak yatim, penyandang disabilitas, serta orang tua tunggal juga menghadapi kebutuhan dan tantangan yang berbeda. Sementara itu, imam, pendeta, dan pelayan keagamaan menjalankan peran sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, kebijakan perlindungan sosial perlu disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata, dengan kriteria penerima yang jelas, pendataan yang akurat, serta mekanisme penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan Memastikan Manfaat Hilirisasi Merata
Di tengah perkembangan industri nikel di Halmahera Tengah, tantangan pembangunan bukan hanya bagaimana meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga bagaimana memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat secara merata.
Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan program sosial, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan fiskal daerah.
Evaluasi terhadap program pendidikan, kesehatan, perumahan, dan insentif sosial juga penting dilakukan secara berkala. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran benar-benar menjangkau penerima yang membutuhkan dan memberikan hasil yang terukur.
Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai sumber pembiayaan program, jumlah penerima manfaat, realisasi anggaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Transparansi tersebut akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus membantu memastikan bahwa penerimaan dari sektor pertambangan dikelola secara bertanggung jawab.
Pembangunan Harus Dirasakan Masyarakat
Kebijakan yang disampaikan Ikram membawa pesan bahwa kekayaan sumber daya alam semestinya memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Nikel dan hilirisasi merupakan bagian penting dari perekonomian Halmahera Tengah. Namun, nilai strategisnya akan semakin berarti apabila penerimaan daerah mampu mendukung pendidikan, kesehatan, perumahan layak, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekayaan alam yang dihasilkan, tetapi juga oleh seberapa luas manfaatnya dirasakan masyarakat. (Ikhy)