HALTENG,LM.com- Ketika tanaman perkebunan mulai layu, daun mengering, dan sumber penghidupan petani terancam, masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Patani justru harus berjuang dengan tenaga dan biaya sendiri untuk mempertahankan tanaman mereka agar tidak mati akibat kemarau berkepanjangan.
Di tengah kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Koordinator Aksi yang juga pengurus Serikat Tani di Patani, Aslan Syarifudin melontarkan desakan keras kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar segera mengambil langkah konkret dan menetapkan status darurat bencana kemarau.
Menurut Aslan, masyarakat tidak bisa terus-menerus dibiarkan menanggung sendiri dampak kekeringan yang mengancam lahan pertanian dan perkebunan mereka.
“Petani setiap pagi dan sore berjuang menyiram tanaman menggunakan biaya sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus berjuang sendirian sementara ancaman kekeringan terus berlangsung?” Demikian kegelisahan yang disampaikan Aslan.
Kondisi di lapangan memperlihatkan beratnya perjuangan petani menghadapi kekeringan. Untuk mendapatkan air, sebagian warga harus menempuh jarak jauh, membeli bahan bakar, menyewa pompa, serta mengangkut air berulang kali ke kebun mereka.
Beban tersebut semakin berat ketika pendapatan rumah tangga menurun akibat tanaman yang tidak lagi produktif.
Bagi petani, tanaman bukan sekadar penghijau lahan. Di sanalah sumber penghasilan keluarga bergantung, mulai dari kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan kesehatan.
Ketika tanaman mati, dampaknya tidak berhenti di kebun. Daya beli keluarga melemah, pendapatan rumah tangga terancam, dan kemampuan petani membiayai pendidikan anak ikut terdampak.
Ironisnya, petani yang selama ini bekerja mempertahankan sumber penghidupan mereka kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menghadapi krisis air
Aslan juga menyoroti laporan mengenai tanaman warga di wilayah Kecamatan Patani Timur, Barat dan Utara yang disebut mengalami kekeringan. Berdasarkan informasi yang ia terima, sekitar 1000 tanaman dilaporkan mengering atau mati.
Informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut, termasuk jenis tanaman dan luas lahan yang terdampak.
Situasi ini menjadi peringatan bahwa dampak kemarau perlu ditangani secara serius. Jika tidak ada langkah mitigasi yang memadai, kerusakan tanaman berpotensi meluas dan pemulihan ekonomi petani bisa semakin sulit.
Perubahan iklim dan fenomena El Niño dapat memperburuk kondisi kering di sejumlah wilayah. Namun, tingkat dampak di Kecamatan Patani tetap perlu dinilai berdasarkan kondisi lapangan dan data resmi.
Yang dibutuhkan petani saat ini bukan sekadar imbauan agar bertahan, melainkan langkah penanganan yang nyata, terukur, dan tepat sasaran.
Aslan Syarifudin menyampaikan tiga tuntutan mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
Pemda Halmahera Tengah didesak segera melakukan kajian kondisi kekeringan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan status darurat apabila persyaratannya terpenuhi.
Penetapan status yang sesuai diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara terkoordinasi, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tingkat kerusakan yang terjadi.
Jangan menunggu sampai semakin banyak tanaman mati dan petani kehilangan sumber penghidupannya untuk bergerak.
Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan anggaran penanganan kekeringan yang terencana dan transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap kecamatan yang terdampak.
Anggaran tersebut dapat diarahkan untuk:
Pengadaan pompa air dan selang.
Pembangunan atau perbaikan jaringan pipa pengairan.
Penyediaan sumber air dan penampungan air sementara.
Distribusi air ke kebun-kebun yang sulit dijangkau.
Pendataan petani, tanaman, serta lahan yang mengalami kerusakan.
Kebijakan anggaran harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar bantuan tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi benar-benar dirasakan petani.
Serikat Tani Patani juga mendesak pembentukan tim atau relawan penanganan kekeringan di tingkat desa.
Relawan dapat melibatkan pemuda, kelompok tani, petani perempuan, pemerintah desa, dan unsur masyarakat lainnya.
Tim tersebut perlu mendapat koordinasi, perlengkapan, serta dukungan pembiayaan yang jelas dari pemerintah sesuai kewenangan dan mekanisme anggaran yang berlaku.
Tugasnya meliputi pendataan tanaman terdampak, pemetaan sumber air, penyaluran bantuan, dan koordinasi penyelamatan tanaman di wilayah yang paling membutuhkan.
Penanganan kekeringan tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan masing-masing keluarga. Diperlukan kerja bersama yang terorganisasi dan didukung kebijakan pemerintah.
Bagi Serikat Tani Patani, persoalan kekeringan bukan hanya menyangkut tanaman yang layu. Ini menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga, masa depan anak-anak petani, dan kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya.
Ketika sumber pendapatan menurun, keluarga petani harus menghadapi pilihan sulit antara membiayai penyelamatan tanaman dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, Aslan meminta Pemerintah daerah tidak menunda pendataan kerusakan, penyiapan anggaran, dan langkah mitigasi yang dapat segera dilakukan.
“Kalau pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah darurat yang diperlukan, kerugian petani berpotensi semakin besar dan pemulihan akan jauh lebih sulit.”ujarnya
Desakan ini menjadi panggilan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kehadirannya melalui kebijakan yang nyata, bukan sekadar pernyataan kepedulian.
Masyarakat membutuhkan kepastian: bagaimana sumber air disediakan, bagaimana kebun yang jauh dijangkau, bagaimana anggaran penanganan disiapkan, dan siapa yang bertanggung jawab mengoordinasikan langkah penyelamatan di lapangan.
Serikat Tani Patani berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah segera merespons tuntutan tersebut dengan langkah konkret dan terbuka.
Pendataan kerusakan, pemetaan sumber air, penanganan darurat sesuai kewenangan, serta penyusunan anggaran mitigasi perlu diprioritaskan sebelum dampak kekeringan semakin luas.
Petani tidak meminta kemewahan. Mereka membutuhkan dukungan agar hasil kerja kerasnya tidak habis akibat kekeringan.
Kini, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar janji, melainkan kebijakan yang menjawab kebutuhan mereka.
Terakhir sertani menyampaikan jika pemerintah daerah lambat merespon tuntutan maka sertani melalui Kordinator akan berencana melakukan aksi unjuk rasa di kantor pemerintah daerah kabupaten Halmahera Tengah. (Ikhy)