HALTENG,LM.com- Di tengah pesatnya ekspansi industri nikel di Maluku Utara, Iksan Ishak mendesak Presiden Republik Indonesia agar tidak hanya mengunjungi kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), tetapi aspirasi masyarakat Halmahera Tengah harus menjadi perhatian serius.
Menurut Iksan, keberhasilan investasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
“Jangan hanya melihat kemegahan industri dan besarnya nilai ekspor. Datanglah ke Weda, duduk bersama masyarakat, dengarkan keluhan warga lingkar tambang, dan lihat langsung kebutuhan masyarakat pesisir serta kepulauan,”ujar Iksan
Menurut Iksan, Pertumbuhan industri pengolahan mineral di Maluku Utara menjadi salah satu gambaran kuat adanya aktivitas ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan tersebut harus diikuti pemerataan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya investasi, peningkatan produksi nikel, atau nilai komoditas yang dikirim ke pasar internasional tetapi keberhasilan juga harus terlihat dari terbukanya lapangan kerja bagi tenaga lokal, berkembangnya UMKM, meningkatnya pendapatan masyarakat, membaiknya infrastruktur desa, serta terjaganya lingkungan hidup maka Masyarakat di sekitar kawasan industri berhak memperoleh manfaat nyata dari pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka.
“Jangan sampai industri tumbuh semakin besar, tetapi masyarakat di sekitarnya masih berjuang mendapatkan akses pembangunan dan kesempatan ekonomi yang layak, karena itu saya (Iksan) menilai Weda harus menjadi bagian penting dari agenda perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan industri di Halmahera Tengah,”tambah Iksan
Kehadiran Presiden di ibu kota Kabupaten baru-baru ini diharapkan tidakmhanya dampak industri, tetapi ada kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta kebutuhan warga pesisir dan kepulauan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada kawasan industri, sementara persoalan masyarakat di desa-desa penghasil sumber daya alam kurang mendapat perhatian.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak industri didorong memperkuat komunikasi dengan masyarakat serta memastikan manfaat investasi dapat diukur secara transparan.
Selain persoalan industri, Iksan turut mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Patani Gebe Kepulauan.
Aspirasi pemekaran tersebut dinilai perlu memperoleh kejelasan melalui pembahasan yang terbuka dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Bagi masyarakat pendukung pemekaran, pembentukan DOB diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.
Namun, proses tersebut tetap harus mempertimbangkan persyaratan administratif, kemampuan fiskal, kesiapan pemerintahan, kondisi geografis, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Iksan meminta agar aspirasi masyarakat Patani dan Gebe tidak berhenti sebagai wacana, tetapi mendapatkan tindak lanjut yang jelas melalui mekanisme pemerintahan yang sah.
“Pemekaran bukan sekadar membentuk daerah baru. Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan semakin dekat, pembangunan semakin merata, dan masyarakat kepulauan memperoleh kesempatan yang lebih baik,” demikian substansi perjuangan yang disuarakan.
Iksan mendorong lima langkah konkret yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
1. Presiden mendengar langsung aspirasi masyarakat Weda, termasuk warga lingkar tambang dan masyarakat pesisir.
2. Pemerataan manfaat investasi diperkuat, melalui kesempatan kerja bagi tenaga lokal, pengembangan UMKM, dan peningkatan pelayanan publik.
3. Aspirasi DOB Patani Gebe Kepulauan memperoleh kejelasan proses, sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pembentukan daerah otonom baru.
4. Dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan industri dievaluasi secara transparan, agar masyarakat dapat mengetahui manfaat serta tantangan pembangunan.
5. Pembangunan desa dan wilayah kepulauan diprioritaskan, sehingga masyarakat di luar kawasan industri tidak tertinggal.
Agenda tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang nyata serta terukur.
Halmahera Tengah bukan hanya kawasan investasi dan pengolahan mineral. Daerah ini juga merupakan ruang hidup masyarakat desa, petani, nelayan, masyarakat adat, dan generasi muda yang membutuhkan kepastian masa depan.
Demikian pula masyarakat Patani Gebe Kepulauan yang mengharapkan perhatian terhadap pembangunan wilayah serta aspirasi pemekaran daerah.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan bahwa keberhasilan ekonomi tidak berhenti pada angka statistik, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. (Ikhy)