HALTENG,LM.com- Momentum kunjungan Presiden Prabowo ke kawasan IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dinilai menjadi kesempatan strategis menyampaikan aspirasi lima kecamatan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Patani–Gebe Kepulauan.
Wakil Ketua Panitia Penyelenggara, Ikhsan Ishak, yang disapa Canok, meminta Badan Koordinasi (BAKOR) bersama seluruh pihak terkait memperkuat pengawalan dokumen aspirasi pemekaran.
Sebeb Ikhsan menilai momentum kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Panitia BAKOR dan seluruh jajaran yang terkait diminta untuk bersungguh-sungguh menindaklanjuti dokumen aspirasi pemekaran ini. Sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dapat melihat, mengkaji, dan menindaklanjuti kebutuhan nyata masyarakat di lima kecamatan,” ujar Ikhsan
Pemekaran Penting Karena Pelayanan dan Konektivitas
Menurut Ikhsan, dorongan terhadap pembentukan DOB bukan semata-mata persoalan perubahan administrasi wilayah. Aspirasi tersebut, kata dia, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, konektivitas, serta percepatan pembangunan.
Sejumlah alasan yang menjadi dasar dorongan tersebut antara lain :
1. Perkembangan penduduk
Pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dinilai membutuhkan pelayanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif.
2. Konektivitas antarwilayah
Kondisi geografis wilayah Patani, Gebe, dan kepulauan menjadi salah satu faktor yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
3. Pemerataan pembangunan
Pembentukan daerah baru diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan apabila seluruh persyaratan dan ketentuan pembentukan DOB dapat dipenuhi.
Ikhsan menegaskan, seluruh proses harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melalui kajian dan mekanisme resmi pemerintah.
BAKOR Siminta Perkuat Konsolidasi, Lengkapi Dokumen
Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan meminta BAKOR tidak hanya menyampaikan aspirasi secara politis, tetapi juga memastikan seluruh dokumen pendukung tersusun secara lengkap, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen tersebut diharapkan mampu menggambarkan kondisi faktual masyarakat, kebutuhan pelayanan publik, aspek geografis, perkembangan penduduk, potensi ekonomi, serta berbagai persyaratan lain yang menjadi dasar penilaian pemerintah terhadap usulan pembentukan DOB.
Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi bagian penting agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara objektif oleh pemerintah pusat.
Seluruh Stakholder Diminta Bersatu
Ikhsan juga mengajak pemerintah daerah, BAKOR, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komunikasi dan soliditas dalam mengawal aspirasi tersebut.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan ruang koordinasi dan fasilitasi sesuai kewenangan, sementara masyarakat di lima kecamatan diminta tetap mengawal proses secara tertib dan konstruktif.
“Ini bukan sekadar keinginan. Aspirasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat yang perlu dikaji secara serius. Harapannya, dokumen kita dapat sampai kepada pemerintah pusat, didengar, dikaji, dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ikhsan.
Momentum Kunjungan Presiden
Kunjungan Presiden Prabowo ke kawasan IWIP menjadi momentum yang dinilai penting bagi masyarakat Halmahera Tengah untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.
Bagi para pengusung DOB Patani–Gebe–Kepulauan, kesempatan tersebut diharapkan dapat membuka ruang perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan kawasan yang terus mengalami perkembangan ekonomi.
Namun demikian, proses pembentukan DOB tetap membutuhkan tahapan administratif, kajian, serta keputusan pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan. (Ikhy)