TERNATE,LM.com- Dugaan penjualan 24 tongkang bermuatan ore nikel yang diangkut dari wilayah Pulau Gebe. Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang keluar tanpa izin resmi jadi sorotan. Kali ini sorotan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM).
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antra Lembaga DPP GPM, Yuslan Gani mengatakan Proses pengoprasian Tongkang yang ada di Pulau gebe diduga kuat dilakukan oleh PT. Smart Marsindo sementara diketahui sampai sejauh ini, PT. Smart Marsindo pada tahun 2024 yang sumber ore nikel juga diduga kuat berasal dari luar izin usaha pertambangan (IUP) resmi.
“Tindakan seperti sudah melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, Perusahan pertambangan yang mengambil ore nikel diluar IUP alias koridor dan diangkut, kemudian dijual menggunakan kapal tongkang adalah pelanggaran berat. Tindakan ini memicu akumulasi sanksi berlapis, mulai dari sanksi administratif hingga pidana,”tegas Yuslan
Menurut Yuslan, beberapa waktu yang lalu pihak Kementerian ESDM telah melayangkan Surat Edaran No. 3.E/HK.03/DJB/2026, pelaku usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB dilarang keras melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, termasuk pengangkutan dan penjualan.
“Karena itu kami meminta kepada kementrian ESDM RI segera meberikan sangsi kepada pihak PT. Smart Marsindo berupa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena dinilai mengabaikan edaran yang dilayangkan oleh Kementrian ESDM,”tambah Yuslan
Terhadap kronologis itu maka pihaknya juga mendesak Mabespolri agar memberikan atensi kepada Polda Malut untuk memberikan sangsi Pidana karena PT. Smart Marsindo diduga kuat beroprasi diluar IUP aluas koridor dan menghasilkan 24 tongkang pengangkut ore hasil tambang tanpa RKAB yang sah diangkut keluar. “Ini menyalahi Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba maka Polda harus segera melakukan penyelidikan untuk mengunkap kasus tersebut, “cetusnya
Diketahui kata Yuslan, PT. Smart Marsindo ini pemegang saham nya adalah salah satu Kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Jawa Tenga IX, Santi. Nama Shanty. “Pemegang saham ini sebelumnya muncul dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Pada 2024, Shanty diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara tersebut,”pungkasnya (Red)