“Mustafa Fataha: Masyarakat Berhak Mengetahui Program, Anggaran, dan Realisasi Pemberdayaan“
HALTENG,LM.com- Masyarakat Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, kembali menagih keterbukaan perusahaan-perusahaan pertambangan nikel terkait pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) serta program CSR/TJSL.
Lima perusahan yang disebut dalam aspirasi masyarakat adalah PT Smart Marsindo, PT Aneka Niaga Prima, PT Karya Wijaya, PT Anugrah Sukses Mining, dan PT Bartra Putra Mulia.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana program PPM telah direncanakan dan direalisasikan sejak aktivitas pertambangan semakin masif dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan Direktori Perusahan Pertambangan Non-Migas BPS 2024, PT Anugrah Sukses Mining dan PT Bartra Putra Mulia tercatat beralamat di Desa Umera, Kecamatan Pulau Gebe. Sementara PT Karya Wijaya juga tercatat sebagai perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Pulau Gebe.
Tokoh masyarakat Pulau Gebe, Mustafa Fataha, mengatakan masyarakat tidak bermaksud menghambat aktivitas investasi. Namun, keberadaan perusahan pertambangan harus diikuti dengan keterbukaan mengenai program yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.
Menurut Mustafa, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai apa saja program PPM yang telah dijanjikan, berapa besar anggarannya, desa mana yang menjadi penerima manfaat, serta berapa program yang benar-benar telah direalisasikan.
“Masyarakat menagih janji. Kami ingin perusahaan terbuka soal PPM. Kalau ada program untuk masyarakat, sampaikan secara transparan apa programnya, berapa anggarannya dan bagaimana realisasinya,” ujar Mustafa Fataha.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar tidak muncul persepsi bahwa PPM dan CSR hanya sebatas kegiatan seremonial tanpa mekanisme informasi dan evaluasi yang jelas.
Sebelumnya, perwakilan masyarakat dari delapan desa di Pulau Gebe menyatukan aspirasi melalui pembentukan forum bersama yang diarahkan menjadi ruang komunikasi, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan PPM serta CSR/TJSL.
Pertemuan tersebut turut melibatkan Camat Pulau Gebe Usba Madi Kamaraja, dan perwakilan Pemda halteng, unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan perwakilan desa di kawasan lingkar tambang.
Forum tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
Masyarakat meminta sedikitnya enam hal dibuka secara jelas :
1. Rencana program PPM masing-masing perusahaan;
2. Besaran dan sumber anggaran program;
3. Desa dan kelompok penerima manfaat;
4. Realisasi program yang telah dilaksanakan;
5. Berapa nilai keuntungan dari realisasi RKAB di tiap perusahaan
6. Mekanisme pengawasan serta pengaduan masyarakat.
Permintaan masyarakat tersebut memiliki konteks regulasi. PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara masih berlaku dan telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 serta PP Nomor 39 Tahun 2025.
Karena itu, PPM perlu dibedakan dari CSR/TJSL. Keduanya memiliki dasar hukum, mekanisme dan konteks kewajiban yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat Pulau Gebe meminta agar informasi PPM tidak berhenti pada penyampaian secara umum, tetapi dapat diperiksa melalui program, target, penerima manfaat, realisasi dan pelaporan yang jelas.
Sorotan masyarakat kini diarahkan kepada lima perusahan yang disebut beroperasi di Pulau Gebe :
1. PT Smart Marsindo
2. PT Aneka Niaga Prima
3. PT Karya Wijaya
4. PT Anugrah Sukses Mining
5. PT Bartra Putra Mulia
Masyarakat berharap perusahaan memberikan hak jawab dan menjelaskan secara terbuka program PPM maupun CSR/TJSL yang telah dilaksanakan. (Ikhy)