JAKART,LM.com- Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil dan memeriksa Abdul Hamid Payapo alias Mito terkait fakta-fakta yang disebut dalam konstruksi perkara mantan Kepala Balai IX Maluku-Maluku Utara, Ir. Amran Mustari. Desakan itu disampaikan Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS Malut), Senin (05/10/2026) di depan kantor KPK.
Formapas menyoroti penyebutan nama Mito dalam rangkaian peristiwa perkara, termasuk uraian mengenai nominal Rp873,285 juta. Bagi Formapas, penyebutan tersebut bukanlah vonis kesalahan, tetapi merupakan fakta yang patut diuji dan diklarifikasi melalui proses hukum.
“Kami tidak meminta KPK menjatuhkan vonis. Kami meminta KPK bekerja. Panggil, periksa, telusuri, dan uji seluruh fakta berdasarkan alat bukti. Jangan sampai ada fakta yang berhenti hanya karena menyangkut nama pejabat,” tegas Ketua Umum PP Formapas Malut, Riswan Sanun.
Menurut Formapas, jika terdapat aliran dana, komunikasi, pertemuan, atau fakta lain yang memiliki relevansi hukum, semuanya harus ditelusuri secara profesional dan transparan.
Selain mendatangi KPK, Formapas Malut juga mendatangi dan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Abdul Hamid Payapo sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara.
Formapas mempertanyakan apakah proses verifikasi rekam jejak, integritas, aspek administratif, dan etik telah dilakukan secara memadai sebelum penunjukan tersebut.
Jabatan strategis dalam pengelolaan infrastruktur Negara tidak boleh dibiarkan berada dalam bayang-bayang pertanyaan publik tanpa penjelasan yang transparan.
Karena itu Formapas mendesak Kementerian PU segera mengambil langkah tegas, memberhentikan Abdul Hamid Payapo dari jabatan Plt Kepala BPJN Maluku Utara, apabila hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku memberikan dasar untuk tindakan tersebut.
“Kami tidak sedang menghakimi. Kami sedang mempertanyakan keberanian institusi negara untuk memastikan standar integritas berlaku kepada semua pejabat. Kalau memang tidak ada persoalan, jelaskan secara terbuka. Kalau ada yang harus diperiksa, periksa. Kalau hasil evaluasi mengharuskan pemberhentian, jangan ragu mengambil keputusan,” ujar Riswan.
Dalam rangkaian aksi tersebut, Formapas Malut juga melakukan audiensi dengan pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU RI.
Dalam audiensi tersebut, Formapas menyampaikan sejumlah tuntutan dan argumentasi terkait perlunya transparansi, evaluasi, serta penguatan integritas dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Maluku Utara.
Direktorat Jenderal Bina Marga, menyampaikan bahwa aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Atas dasar tersebut, PP Formapas Malut menyampaikan tuntutan sebagai berikut :
1. KPK RI segera panggil dan periksa Abdul Hamid Payapo alias Mito, serta telusuri seluruh fakta dan aliran dana yang relevan dalam perkara Amran Mustari berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum.
2. Kementerian PU RI segera evaluasi dan mengambil langkah tegas terhadap jabatan Plt Kepala BPJN Maluku Utara, termasuk pemberhentian apabila terdapat dasar hukum, administratif, atau etik yang membenarkannya.
“Negara jangan hanya mendengar. Negara harus bertindak. Jangan biarkan jabatan menjadi penghalang pemeriksaan dan jangan biarkan kepercayaan publik runtuh karena institusi memilih diam,” tegas Riswan.
Formapas Malut menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai terdapat tindak lanjut nyata dari KPK dan keputusan yang transparan dari Kementerian PU. (opn)